KETENTUAN   Leave a comment

ImageKETENTUAN,ATURAN DAN SANKSI

PNPM- MANDIRI PERDESAAN TAHUN 2013

KECAMATAN MAJENANG, KABUPATEN CILACAP

 

BAB I

PENDAHULUAN

  1. 1.  Dasar pemikiran

Berangkat dari asas PNPM-MPd yaitu Dari, Oleh, dan Untuk Masyarakat (DOUM) dan prinsip-prinsipnya, maka dipandang perlu disusun aturan tambahan yang diharapkan akan lebih memperjelas Petunjuk Teknik Operasional (PTO) yaitu berupa aturan, ketentuan dan sanksi lokal yang akan diterapkan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelestarian. Diharapkan dengan hal tersebut akan mudah diaplikasikan dimasyarakat.  Aturan dan sanksi lokal ini dibuat dan disepakati secara partisipatif oleh masyarakat yang bersangkutan, tentunya diharapkan akan menumbuhkan sikap lebih bertanggung jawab yang lebih besar untuk menegakkan dan mentaatinya. Hasil yang diharapkan  tentu untuk mewujudkan pelaksanaan PNPM-MPd di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap yang lebih baik dan lancar.

  1. 2.  Tujuan aturan dan sanksi PNPM-MPd

Sanksi adalah bentuk-bentuk pelaksanaan peraturan terhadap pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat dalam PNPM-MPd.  Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan PNPM-MPd.

Bentuk sanksi meliputi :

  1. Sanksi masyarakat (lokal) yaitu sanksi yang dirumuskan dan ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis.
  2. Sanksi umum yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  3. Sanksi program yaitu pemberhentian bantuan PNPM-MP apabila kecamatan dan desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola PNPM-MP dengan baik, seperti menyalahi prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana atau wewenang, penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidak bisa dimanfaatkan.
  1. 3.  Proses penyusunan  aturan, ketentuan dan sanksi PNPM-MPd

MAD (Musyawarah Antar Desa) Sosialisasi PNPM-MPd Kecamatan Majenang dilaksanakan pada tanggal (sesuai undangan). Salah satu keputusan yang ditetapkan dalam musyawarah tersebut adalah membentuk Tim Perumus aturan dan sanksi lokal tingkat kecamatan. Keberadaan Tim Perumus ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari forum MAD yang diberikan mandat untuk menyusun aturan ketentuan dan sanksi. Anggota dari Tim Perumus sebanyak 1 (satu) orang yang masing-masing merupakan representasi (perwakilan) desa.

Tugas dari tim perumus ini adalah:

  1. Menyusun secara detail ketentuan, aturan tambahan PNPM-MPd
  2. Menyusun mekanisme dan tata tertib musyawarah.
  3. Menyusun aturan main cara memprioritaskan usulan kegiatan.
  4. Menyusun rencana penggunaan Dana Operasional Kegiatan
  5. Menyusun kriteria dan mekanisme rekrutmen pelaku tingkat kecamatan (UPK, PL, BP-UPK, BKAD, Tim Verifikasi)
  6. Menyusun Aturan perguliran pengelolaan dana bergulir.

Selanjutnya hasil rumusan ini dipakai sebagai pedoman di dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan PNPM-MPd di Kecamatan Majenang.

 

4.  Target dan Komitmen

Pada tahun 2013 Kecamatan Majenang akan mendapatkan alokasi PNPM-Mandiri Perdesaan sebesar Rp. 1.350.000.000,00 sesuai dengan sasaran dan kondisi kemiskinan yang ada, maka desa secara bersama-sama punya komitmen dan mempunyai target untuk :

  1. Mengurangi jumlah desa tertinggal sebanyak 1 (satu) desa
  2. Mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 1 RTM/ desa
  3. Menyusun (kembali) materi RPJMDes yang mampu menjawab kebutuhan jangka pendek, menengah dan panjang  serta memperhatikan kebutuhan orang miskin melalui penggalian gagasan dan musyawarah yang ditentukan dalam mekanisme PNPM-MPd untuk periode 2011 – 2015,secara partisipatif.
  4. Memberikan manfaat langsung kepada RTM semaksimal mungkin melalui kegiatan PNPM-MPd bidang pendidikan, kesehatan dan SPP serta pembangunan sarana-prasarana dasar/umum yang secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masayarakat miskin (mampu mengurangi biaya operasional masyarakat dan atau meningkatkan penghasilan masyarakat.
  5. Membangun sinergitas dalam pengelolaan pembangunan bersama instansi terkait melalui program-program yang diselenggarakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

KETENTUAN UMUM TAHAP PERENCANAAN

 

  1. 1.    Desa Partisipasi

Tahap perencanaan PNPM-MP dimulai dari MAD Sosialisasi/ Sosialisasi di tingkat Kecamatan, Musdes Sosialisasi/ Sosialisasi di tingkat desa, Review RPJMdes/RKPDes, Penggalian Gagasan, Musdes Khusus Perempuan, Musdes Perencanaan, Penulisan Usulan, Verifikasi Usulan, MAD Prioritas, Penyusunan Gambar Desain/RAB, MAD Penetapan dan Musdes Informasi hasil MAD.

Seluruh desa yang tidak bermasalah di kecamatan penerima PNPM-MP berhak untuk ikut berpartisipasi dalam proses atau alur tahapan. Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM-MPd, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah dan menyediakan kader-kader desa (KPMD/Kader Teknik) yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM-MPd.

  1. 2.     Pendanaan

Pelaksanaan pendanaan PNPM-MPd dibiayai dari: (1) swadaya masyarakat; (2) cost sharing yang bersumber dari APBD; (3) APBN,  (4) partisipasi dunia usaha atau pihak lain yang tidak mengikat. Seluruh dana dimaksud harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan target dan kualitas yang direncanakan.

Usulan kegiatan/pendanaan tidak boleh “tumpang tindih. Yang dimaksud dengan tumpah tindih adalah :

–          Dalam satu usulan  pada tahun anggaran dan lokasi pekerjaan yang sama, didanai oleh lebih dari satu sumber dana pemerintah.

–          Kegiatan yang berupa sarana-prasarana dasar yang diusulkan pernah dibiayai oleh PPK/PNPM  dengan jenis penanganan yang sama, kecuali bersifat pengembangan dan peningkatan

–          Swadaya (dari masyarakat maupun pihak ketiga) harus bisa direalisasikan diperhitungkan untuk menyelesaikan kegiatan sesuai dengan rencana.

–          Besarnya dana BLM Kegiatan untuk satu usulan maksimum Rp. 350 juta.

  1. 3.     Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan yang didanai oleh PNPM-MPd adalah:

Kegiatan simpan pinjam khusus bagi kelompok perempuan (SPP), Pembangunan atau perbaikan sarana-prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan informal).

 

4.   Daftar Larangan

Yang dimaksud adalah kegiatan yang tidak boleh didanai oleh PNPM-MPd. Disarankan jenis kegiatan yang termsuk dalam daftar larangan agar diusulkan kepada program lain. Daftar larangan yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam PTO.

     5.   Mekanisme Usulan

Setiap desa berhak mengajukan maksimal 3 usulan kegiatan dimana tiap usulan terdiri atau 1 (satu) jenis kegiatan / paket kegiatan yang saling berkaitan.

Tiga usulan dimaksud adalah :

  1.  2 (dua) usulan yang diputuskan dalam Musyawarah Desa Khusus Perempuan Yaitu:  Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (pendidikan dan kesehatan).
  2. 1 (satu) Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (pendidikan dan kesehatan) yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa Perencanaan.
  3. Desa-desa bisa membentuk cluster (bergabung). Cluster bisa dibangun oleh 2 (dua) desa atau lebih yang mana semua desa secara bersama-sama mempunyai kepentingan atas usulan kegiatan yang diajukan. Satu Usulan kegiatan dapat diusulkan oleh 2 desa atau lebih, sebagai contoh usulan jembatan dan usulan air bersih atau jalan desa.  Apabila kegiatan diusulkan 2 desa atau lebih, maka setiap desa tetap berhak mengajukan maksimal 3 usulan termasuk didalamnya usulan kegiatan yang diusulkan bersama tersebut.

4. Verifikasi Usulan Kegiatan

Verifikasi usulan merupakan tahap kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari masing-masing desa yang akan didanai PNPM-MPd. TV akan memberikan rekomendasi mengenai kelayakan dan kemendesakan usulan dari masyarakat. Rekomendasi TV akan menjadi dasar pembahasan dalam MAD Prioritas Usulan. Dalam kegiatan verifikasi lapangan, setiap desa dapat menyertakan salah satu calon utusan MAD untuk mengikuti Tim Verifikasi. Hal ini bertujuan sebagai pemberian bekal kepada utusan desa dalam MAD, agar mampu memberikan penilaian se-obyektif mungkin sesuai dengan kondisi usulan desa-desa lain, serta akan meningkatkan skala  berfikir ketingkat kecamatan.

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah bentuk dukungan masyarakat yang berperan secara aktif dalam setiap tahapan PNPM-MPd, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan dengan dibuktikan adanya kehadiran untuk memberikan tenaga, pikiran, dana maupun barangnya. Salah satu wujud partisipasi adalah turut serta dalam kegiatan musyawarah mengikuti musyawarah, penggalian gagasan ataupun merumuskan gagasan dari tingkat kelompok sampai tingkat desa atau kecamatan. Dalam setiap musyawarah tingkat desa (yaitu Musdes Sosialisasi, MDKP dan Musdes Perencanaan) akan menjadi salah satu indikator penilaian usulan disamping sebagai syarat keikutsertaan dalam proses tahapan PNPM-MPd.

6. Dasar penilaian usulan

Penilaian usulan kegiatan yang diajukan masyarakat/desa meliputi beberapa kriteria antara lain :

  1. Hasil Diskusi Kelompok, meliputi:
    1. Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau Rumah Tangga Miskin
    2. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan
    3. Mampu mengurangi ongkos/operasional masyarakat
    4. Mampu meningkatkan penghasilan masyarakat
    5. Dapat dikerjakan oleh masyarakat
    6. Didukung sumberdaya yang ada
    7. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan.
  2. Hasil penilaian Tim Verifikasi
  3. Keswadayaan Masyarakat
  4. Pemeliharaan hasil kegiatan tahun sebelumnya
  1. 7.     Force Majeur

Force Majeur yaitu suatu peristiwa di luar kemampuan masyarakat yang menyebabkan terjadinya keadaan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sebagaimana perencanaan semula (diakibatkan seperti terjadi kerusuhan, kekacauan sipil, kebakaran, bencana alam akibat gempa bumi, angin topan, banjir atau kondisi cuaca merugikan, wabah penyakit dan lain-lain), maka pengambilan tindakan penyelesaian kewajiban diputuskan dalam forum MAD yang dihadiri baik tingkat kecamatan dan kabupaten. Force Majeur bisa terjadi pada kegiatan sarana-prasarana, peningkatan kualitas hidup masyarakat maupun SPP, akan tetapi force majeur tidak bisa sebagai penyebab penghabusan kegiatan (pemutihan).

  1. 8.     Persyaratan Desa yang Berhak Mengikuti

     Penentuan Prioritas Usulan

 

No

Aturan/ketentuan

Sanksi

1 Untuk dapat diikut sertakan pada MAD Prioritas, maka desa harus mengikuti seluruh tahapan sesuai dengan ketentuan Bila tidak mengikuti seluruh tahapan maka desa tidak berhak menyertakan usulannya diprioritaskan .
2 Apabila desa mencabut keikutsertaannya pada proses prioritas usulan, maka harus melakukan musdes khusus dan membuat berita acara untuk disampaikan dan diketahui forum MAD Bila terjadi komplain dari masyarakat, maka akan menjadi tanggungjawab pelaku-pelaku dari desa.
3 Pengembalian/pembayaran angsuran atas pinjaman dana bergulir SPP yang dikelola oleh UPK dan masuk dalam kategori kolektibilitas IV dan V minimal mencapai 25 % dari total yang ada di desa dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum MAD Prioritas Usulan. Dan minimal 25% dari sisanya dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum MAD Penetapan Usulan.
  1. Usulan yang diajukan tidak dibahas.
  2. Usulan dari desa tersebut diprioritaskan setelah usulan yang diusulkan oleh desa dan atau kelompok yang tidak mempunyai tunggakan dan/atau kemacetan kategori kolektibilitas IV dan V.
4 Usulan kegiatan harus dinyatakan layak oleh Tim Verifikasi. Tentang kelayakan adalah mutlak. Sedang nilai pendukung  yang direkomendasikan Tim Verifikasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam diskusi penentuan prioritas usulan desa. Usulan tidak layak secara teknis tidak diikutsertakan pada MAD prioritas PNPM-MPd.
5 Lahan yang akan digunakan untuk kegiatan sarana prasarana harus sudah terbebas dari permasalahan kepemilikan. Sedangkan Ijin tertulis dari Instansi yang bersangkutan harus disertakan bagi usulan yang menggunakan/melewati wilayah instansi/lembaga terkait. Apabila desa tidak bisa menunjukkan maka usulan menjadi tidak layak dan tidak bisa diikut sertakan pada MAD Prioritas.

Sedangkan apabila komplain dilakukan setelah penetaapaan usulan, maka dana akan dialihkan untuk membiayai urutan prioritas selanjutnya. Dan apabila dana sudah digunakan maka desa/TPK wajib mengembalikan.

6 Kegiatan yang direncanakan dan dibiayai melalui PNPM-MPd pada periode sebelumnya harus sudah selesai, sudah melaksanakan musyawarah desa serah terima dan telah membuat/menyerahkan dokumen laporan penyelesaian. Apabila sampai diselenggarakannya MAD Prioritas belum selesai, semua usulan tidak dapat mengikuti penentuan prioritas usulan di MAD.
7 Hasil kegiatan PNPM-MPd pada tahun-tahun sebelumnya harus terawat dengan baik, masih bermanfaat sesuai rencana. Apabila ada kerusakan harus diperbaiki, bila sampai MAD Prioritas belum ada perbaikan maka Desa tidak dapat mnyertakan usulan kegiatan sarana-prasarana di MAD Prioritas. Tentang kualitas pemeliharaan/perawatan, Tim Verifikasi akan melakukan penilaian dan membuat rekomendasi.
8 Desa yang partisipasi atau keterlibatan masyarakatnya rendah dengan tingkat kehadiran kurang dari 40 orang dengan partisipasi kaum perempuan minimal 30%  dalam setiap proses musyawarah desa, maka keputusan yang diambil dianggap tidak sah. Desa harus melaksanakan musyawarah ulang dengan jumlah minimal kehadiran terpenuhi.
9 Pada kegiatan Musyawarah Antar Desa, seluruh delegasi (utusan desa) sebanyak 6 orang harus hadir lengkap.

 

 

Kehadiran tidak terpenuhi, sanksi atas hal tersebut akan ditentukan pada aturan dan tata tertib MAD
10 Swadaya masyarakat yang sudah disepakati harus diwujudkan, hal ini agar kegiatan yang direncanakan dapat tercapai dengan baik, yaitu target volume, kualitas, manfaat dan waktu. Swadaya harus riil dan diperhitungkan dalam penyusunan RAB. Apabila swadaya dalam rencana dinilai tidak riil, maka desa melaksanakan musyawarah khusus membahas swadaya yang dapat direalisasikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

KETENTUAN JENIS USULAN KEGIATAN

 

NO JENIS

USULAN KEGIATAN

KETENTUAN

1 Kegiatan Ekonomi SPP

Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Sasarannya adalah masyarakat Rumah Tangga Miskin.

Ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan kelompok SPP adalah :

  1. Kelompok yang berhak menerima dana SPP adalah kelompok yang memenuhi syarat sebagai berikut :
  • Beranggotakan perempuan yang mempunyai ikatan pemersatu dan saling mengenal minimal satu tahun.
  • Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
  • Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan.
  • Kegiatan pinjaman masih berlangsung dengan baik.
  • Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.
  • Jumlah minimal anggota pemanfaat kelompok 5 orang termasuk pengurus, dan anggota kelompok SPP adalah warga desa setempat dan dibuktikan dalam foto copy KTP dan KK  dalam proposal pengajuan.
  1. Alokasi dana kegiatan SPP ditingkat kecamatan sebesar maksimum 25% dari alokasi dana BLM kecamatan. Jumlah pengajuan dana SPP dari desa tidak ada pembatasan.
  2.  Kelancaran pengembalian sebelumnya (tunggakan) menjadi pertimbangan untuk usulan kegiatan masing-masing desa.
  3. Penyaluran dana SPP didampingi UPK dan langsung diterimakan pada peminjam melalui kelompok pengusul, apabila anggota peminjam tidak hadir maka pencairannya ditangguhkan.
  4. Jasa pinjaman ke UPK sebesar 1,5 % per bulan sesuai ketentuan yang sudah berlaku. Dengan jangka waktu pengembalian maksimal 12 bulan atau sesuai jenis usaha kelompok, jasa ditingkat kelompok diatur dengan kesepakatan kelompok.
  5. Harus bersedia melaksanakan tanggung renteng yang diatur di tingkat kelompok.
  6. Denda diberlakukan di tingkat UPK maupun di tingkat kelompok sesuai kesepakatan yang dibuat di kelompok dan /atau dengan UPK.
2 Kegiatan Sarana Prasarana Dasar Umum .

Kegiatan yang diusulkan dalam bidang sarana & prasarana bersifat open menu, artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja sejauh usulan tersebut tidak termasuk dalam daftar yang dilarang PNPM-MPd. Namun usulan tersebut hendaknya sesuai dengan tujuan bidang sarana & prasarana PNPM-MPd, benar-benar dibutuhkan masyarakat, diyakini dapat mendukung peningkatan ekonomi, derajat kesehatan, pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan.

2.1 Jalan Desa
  1.                         i.    Jenis konstruksinya yaitu :
  • Kontruksi perkerasan telford.

Yaitu perkerasan jalan tebal 15cm atau 20 cm, dengan susunan dan spesifikasi material terdiri dari  pasir urug lapis bawah tebal minimum 5cm, batu pecah dengan minimum 3 bidang pecah ukuran 10/15 cm atau 15/20 cm, dilengkapi batu kunci dan  pasir  atau sirtu sebagai penutup.

  • Konstruksi perkerasan makadam

Sebagaimana Perkerasan telford, namun material batu tidak harus punya 3 bidang pecah, dan dipadatkan secara basah.

  • Kontruksi perkerasan telasah.

Yatu perkerasan dengan batu yang mempunyai permukaan dengan bidang pecah yang luas disisi atas, bagian lancip dibagian bawah. Sehingga permukaan jalan berupa batu (sebagaimana permukaan Paving block concrete), tebal 15 cm atau 20 cm. Perkerasan ini tidak cocok untuk dlakukan pengaspalan.

  • Kontruksi perkerasan sirtu.

Yaitu pondasi/perkerasan jalan memakai bahan sirtu murni dengan tebal minimum 20 cm (sesuai dengan aturan teknis pemadatan tanah), dilengkapi dengan batu tepi pada sisiluarnya sebagai penahan.

  • Kontruksi perkerasan Rabat beton.

Yaitu perkerasan jalan dengan cor beton. Campuran 1semen : 2 pasir : 3 batu pecah atau  1 semen : 3 pasir : 5 batu pecah. Tebal standart 15 cm dilengkapi dengan pasir urug/sirtu untuk stabilisasi tanah dasar. Harus ada deletasi dan dipasang pada jarak maksimum 2,00 meter. Pencampuran harus memakai molen, dengan penakaran yang benar, harus ada pengawasan yang kontinyu.

  • Konstruksi perkerasan paving  (con block)

Paving blok harus dibuat sendiri oleh masyarakat material terdiri dari semen, pasir kasar. Spesi dengan dengan perbandingan campuran 1 semen : 5 pasir kasar. Dibuat dengan cetakan besi.

  • Pengaspalan jalan.

Usulan pengaspalan jalan diperbolehkan dengan catatan, sebelumnya sudah dilaksanakan perkerasan Telford dan secara teknis siap untuk dilakukan pengaspalan dengan lapis penetrasi 3cm.

  • Pembuatan/pembukaan jalan baru.

Pembuatan jalan baru atau pembuatan jalan dengan urugan baru kurang diprioritaskan meskipun tidak dilarang. Jalan yang akan diperkeras ditekankan jalan yang sudah ada, kemudian tanah dasarnya harus sudah padat.

  1.                       ii.    Fungsi utama jalan adalah menunjang kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat dan minimal menghubungkan antar dusun, poros desa. Jalan antar desa diutamakan.
  2.                     iii.    Ketentuan dimensi jalan adalah :
  • Lebar perkerasan jalan standar 3m, minimal 2,5 m, dengan kemiringan punggung jalan minimal 3%.
  • Lebar bahu jalan standar 1m, minimal 0,5 m,  dengan kemiringan bahu jalan minimal 5-6%.
  • Lebar selokan minimal 0,5 m dan kedalaman  0,5 m.
  • Diameter gorong-gorong minimal 40 cm.
2.2 Jembatan 1. Jenis Jembatan :

–          Jembatan gantung, lebar 1,5m

–          Jembatan Gelagar besi lantai kayu, bentang max 16,00m, bisa dilaksanakan lebih dari 1 span.

–          Jembatan Komposit (max 1 span, bentang max 6,00m)

–          Jembatan Beton Monolit (max 1 span, bentang max 6,00m

–          Jembatan Lengkung Batu, bisa dilaksanakan lebih dari 1 span.

–          Jembatan Lengkung Beton bisa dilaksanakan lebih dari 1 span.

–          Jembatan kayu, jembatan bambu dengan bentang pendek.

  1. Jembatan beton pra tekan tidak boleh dipergunakan karena sulit dalam pengawasan pelaksanaan.
2.3 Sarana Air Bersih
  1.                          i.    Secara umum bahwa kegiatan sumber air bersih harus didukung dengan ketersediaannya sumber air baku yang cukup dan kontinyu.
  2.                        ii.    Bisa dikonsumsi (minum dan masak) dengan dilaksanakan pemeriksaan/tes laborat, dan direkomendasikan oleh instansi terkait.
  3.                       iii.    Ada ijin dari pemilik sumber air bersih apabila dikuasai/dimiliki oleh perorangan atau instansi lain.
  4.                      iv.    Dijamin kelestariannya oleh masyarakat.

Apabila sumber air berupa sumur dalam maka ketersediaannya air baku (biaya pengeboran) menjadi tanggung jawab masyarakat. Atau dana BLM dapat dicairkan apabila ketersediaan air baku dijamin keberadaan dan kontinuitasnya

2.4. Pasar Desa
  1.                          i.    Di lokasi rencana sudah ada beberapa (embrio) pedagang di tempat calon pasar tersebut.
  2.                        ii.    Dibangun pada tanah yang tidak bermasalah dan lokasinya strategis (pertigaan jalan/perempatan jalan atau tempat persinggahan kendaraan umum), dekat dengan pemukiman penduduk dengan transportasi mudah.
  3.                       iii.    Jarak antara pasar yang terdekat dengan lokasi rencana minimal 5 Km.
  4.                      iv.    Dilengkapi sarana penunjang (MCK, tempat parkir dan bak sampah).
  5.                       v.    Prospektif kemungkinan keberhasilan/keberlanjutan baik.
  6.                      vi.    Sudah ada rancangan pengelolaan
2.5 Pengairan (Bendung

dan Saluran Irigasi)

  1.                          i.    Bendungan dengan kapasitas menampung air maks. 10.000 M3.
  2.                        ii.    Jaringan irigasi baru maksimal 50 Ha.
  3.                       iii.    Harus ada koordinasi dengan instansi teknis terkait.
  4.                      iv.    Irigasi diutamakan pada pekerjaan perbaikan jaringan irigasi yang telah ada.
  5.                        v.    Apabila merupakan perbaikan terhadap bangunan lama yang sudah dibangun oleh instansi teknis, maka harus ada surat pelimpahan pengelolaan kepada desa.
2.6    MCK & Saluran

Sanitasi Lingkungan

  1.                          i.    Posisi atau letak bangunan harus pada tanah yang sudah dihibahkan dan bebas dari masalah kepemilikan.
  2.                         ii.    Sumber air harus terjamin baik kualitas maupun kuantitasnya.
  3.                       iii.    Lokasinya harus dekat dengan pemakai prasarana MCK.
  4.                       iv.    Limbah MCK tidak mengganggu lingkungan, baik resapan maupun saluran pembuangan. Jarak minimal resapan dengan sumur untuk tanah lempung 6 m, tanah normal 8 m dan tanah berpasir 25 m.
  5.                         v.    Dijamin kelestariannya oleh masyarakat.
2.7  Tambatan Perahu                                 i.Dibangun pada lokasi yang sudah ada kegiatan bongkar muat dengan perahu sebelumnya.

ii.Kegiatan sudah berlangsung setidaknya 1 tahun

2.7    Tempat Pelelangan

Ikan

                                i.Dibangun apabila sudah ada kegiatan jual-beli ikan sebelumnya

ii.Lahan tidak bermasalah

iii.Tersedia air untuk operasional yang cukup

2.8   Gedung Sekolah                                 i.Merupakan pembangunan gedung baru atau perbaikan

ii. Diperuntukan bagi sekolah yang dikelola desa (bukan yayasan, bukan sekolah negeri)

  1.                             iii.  Kegiatan belajar mengajar sudah berlangsung sedikitnya 1 tahun.

iv. Berdiri pada tanah yang sudah dihibahkan untuk sekolah.

v. Harus mampu menyediakan lahan halaman yang cukup

vi. Ukuran ruangan standar.

vii.Keberadaan air untuk keperluan operasional harus cukup dan kontinyu

viii.Dikoordinasikan dengan dinas terkait.

2.8    Poliklinik Kesehatan

Desa

  1.                          i.      Harus ada bidan desa
  2.                        ii.      Berdiri pada lahan yang tidak bermasalah
  3.                       iii.      Ukuran dan organisasi ruang standar
  4.                      iv.      Keberadaan air untuk keperluan operasional harus cukup dan kontinyu
  5.                        v.      Dikoordinasikan dengan dinas terkait
2.9  Saluran Drainase Dibuat dengan tujuan untuk membuang air hujan yang sering menggenangi wilayah.
3 Kegiatan peningkatan Kualitas Hidup, Bidang Kesehatan Jenis kegiatan kesehatan yang dapat didanai oleh PNPM dikategorikan dalam empat bagian, yaitu :

    i. Penyuluhan kesehatan      

Kegiatan yang dapat dikembangkan dalam kategori penyuluhan kesehatan antara lain :

  1. Penyediaan alat / media informasi tentang kesehatan, seperti : poster leaflet, buku-buku mini seri kesehatan.
  2. Penyuluhan langsung tentang masalah kesehatan.
  3. Pendidikan kesehatan melalui lingkungan sekolah.
  4. ii.                  Penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat

Jenis kegiatan ini dapat berupa :

  • Pos pelayanan terpadu (Posyandu)
  • Pelatihan ketrampilan bidang kesehatan
  • Poliklinik Desa (Polindes) atau Puskesdes atau Poliklinik Kesehatan Desa
  • Pos obat desa (POD)

Kegiatan ini dapat diajukan pendanaannya kepada PNPM-MPd dengan peruntukan :

  • Penyelenggaraan atau pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
  • Peningkatan atau pengembangan fasilitas dan tempat pelayanan kesehatan masyarakat yang sudah ada di desa.
  1. iii.                Kesehatan lingkungan

Bentuk kegiatan yang dapat dikembangkan antara lain :

1. Menyediaan sarana pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta menciptakan sanitasi lingkungan yang memadahi, seperti :

  • Pembuatan tempat Mandi Cuci Kakus (MCK)
  • Pengadaan air bersih
  • Pembuatan atau perbaikan saluran air kotor / got.

2. Pelatihan pencegahan wabah penyakit terutama untuk daerah yang sering dilanda wabah penyakit tertentu atau bencana alam, termasuk pengadaan sarana evakuasi penduduk.

  1. iv.                 Pembiayaan kesehatan mandiri

Bentuk kegiatan yang dapat dikembangkan antara lain bantuan pembiayaan kesehatan mandiri, yang berupa subsidi awal kelompok dana sehat atau kelompok JPKM

4 Peningkatan Kualitas Hidup Bidang Pendidikan Usulan kegiatan bidang pendidikan bersifat open menu, namun hendaknya sesuai dengan tujuan bidang pendidikan dan PNPM MP , benar-benar dibutuhkan masyarakat, dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan dasar dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan.
Jenis kegiatan yang dapat didanai oleh PNPM MP dikategorikan dalam empat bagian, yaitu :

  1.                              i.    Biaya pendidikan / Beasiswa

Ketentuan beasiswa adalah :

  • Penerima adalah siswa dari keluarga tidak mampu yang terancam putus sekolah atau murid putus sekolah di tingkat dasar (9 tahun) karena : kesulitan ekonomi, terkena musibah, bencana alam serta tidak menerima beasiswa dari sumber lain.
  • Pemanfaatan beasiswa antara lain untuk biaya pendidikan ( seperti : iuran bulanan sekolah, biaya pratikum, biaya ujian) dan pembelian perlengkapan sekolah (seperti : buku-buku, alat tulis, buku pelajaran, seragam serta keperluan pendukung lainnya).
  1.                            ii.    Peningkatan Pelayanan Pendidikan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan proses belajar mengajar yang diperuntukkan bagi : sekolah, penyelenggara program paket belajar, sekolah terbuka, sekolah filial (kelas jauh), atau lembaga pelayanan pendidikan lainnya.

Ketentuannya adalah :

  • Persyaratan sekolah penerima bantuan adalah sekolah/lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah dengan kategori kurang mampu dalam menyelenggarakan pendidikan, memiliki keterbatasan sarana dan prasarana dan keterbatasan tenaga pengajar.

Sekolah yang diusulkan memiliki komite sekolah yang legitimate, memiliki ijin dari dinas pendidikan dan adanya pernyataan dari dinas pendidikan kabupaten tidak tumpang tindih dengan rencana pendidikan.

  • Bantuan peningkatan pelayanan pendidikan, berupa :
    • Pembelian bahan-bahan penunjang belajar mengajar, (seperti : buku wajib belajar, alat peraga, bahan penunjang belajar yang sifatnya habis pakai).
    • Pelatihan guru untuk pengkayaan berpikir murid.
    • Pembangunan atau renovasi ruang/kelas berikut pembelian meubeler sekolah dan perpustakaan.
    • Penyempurnaan kurikulum.
    • Pembayaran gaji guru honorer.
  1.                           iii.    Peningkatan Ketrampilan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi anggota masyarakat miskin dalam mengembangkan ketrampilan tertentu ( antara lain : peningkatan usaha tani/nelayan, pengolahan hasil usaha tani, pemasaran dsb) sehingga dapat memperoleh atau meningkatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bantuan dapat berupa : pelatihan/kursus ketrampilan, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan magang.

Prioritas bantuan ini diperuntukkan bagi pemuda putus sekolah, penggangguran dan ibu rumah tangga yang mempunyai potensi usaha.

Ketentuannya adalah :

  • Persyaratan bantuan adalah anggota masyarakat miskin usia minimal 18 tahun atau sudah menikah, punya motivasi dan potensi, serta keinginan untuk usaha.
  • Pemanfaatan bantuan dapat berupa biaya kursus/pelatihan/magang, pembelian peralatan dan bahan-bahan kursus/pelatihan, membayar honor instruktur dan kebutuhan lain.
  • Kewajiban penerima bantuan adalah mengikuti pelatihan sampai selesai dan melakukan alih ketrampilan yang dimiliki kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan.
  1.                          iv.    Pengembangan wawasan dan kepedulian

Kegiatan ini dimaksudkan bagi anggota masyarakat secara pribadi maupun kelompok (masyarakat miskin) untuk mengembangkan kesadaran kritis dan kepedulian dalam mewujudkan keadilan.

Bentuk bantuan kegiatan ini antara lain berupa pelatihan/kursus, diskusi kelompok terarah, lokakarya desa, kunjungan antar desa, studi banding dengan tema-tema seperti : gender, lingkungan, hak anak, bahaya penggunaan obat-obat terlarang, bahaya pestisida dan pupuk kimia, hak-hak sipil masyarakat, antisipasi konflik, pendidikan dan kesehatan.

 

 

 

 

 

 

BAB IV

MUSYAWARAH ANTAR DESA (MAD) PRIORITAS USULAN

 

  1. 1.      Hasil yang akan dicapai

Musyawarah antar desa prioritas usulan adalah forum di tingkat Kecamatan yang bertujuan membahas dan menyusun prioritas atau peingkat usulan kegiatan. Penyusunan prioritas usulan kegiatan didasarkan atas kriteria usulan kegiatan sebagaimana yang digunakan oleh tim verifikasi dalam menilai usulan kegiatan.

Hasil yang diharapkan dari MAD Prioritas Usulan adalah :

a. Disepakati cara memeriksa dan menilai usulan kegiatan yang diajukan desa.

  1. Ditetapkannya urutan atau peringkat usulan kegiatan sesuai skala prioritas kelayakan dan kebutuhan masyarakat.
  2. Ditetapkannya jadwal Musyawarah Antar Desa Penetapan  serta metode dan waktu penyelesaian pembuatan desain dan RAB.
  3. Didapatkannya umpan balik dari forum mengenai kualitas pendampingan fasilitator dan pelaku-pelaku yang terlibat.

 

  1. 2.       Tata tertib peserta MAD Prioritas Usulan
    1. Semua peserta yang diundang hadir paling lambat 15 menit sebelum acara dimulai.  Peserta adalah utusan desa yang ditetapkan (6 orang) dari hasil MD Perencanaan.  Apabila ada pergantian harus ada rekomendasi Kepala Desa dan kesanggupan yang diganti.
    2. Semua peserta wajib mengisi daftar hadir dan tidak diijinkan meninggalkan rapat sebelum acara selesai.
    3. Semua peserta harus berpakaian rapi dan bersikap santun, tidak boleh dalam pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang (mabuk).
    4. Peserta tidak boleh membuat kegaduhan dan keributan yang menghambat jalannya musyawarah.
    5. Semua peserta MAD bersedia menandatangani surat pernyataan yang isinya bersedia mengikuti aturan, tata tertib MAD, menerima hasil dan tidak menuntut/mengganggu atas MAD Prioritas Usulan dan MAD Penetapan Usulan.
    6. Segala keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip PNPM tetapi apabila tidak tercapai kesepakatan usulan diambil dengan cara voting berdasarkan suara terbanyak.
    7. Peserta dalam diskusi/rapat harus menghargai pendapat orang lain tidak boleh memotong pembicaraan, tidak boleh menghasut, dan provokatif.
    8. Seluruh peserta harus tunduk, taat dan patuh serta tidak diperbolehkan membahas kembali keputusan yang telah ditetapkan oleh forum MAD Prioritas Usulan.
    9. Pelanggaran tata tertib dan aturan main oleh peserta yang mengingkari aturan tata tertib akan membatalkan usulan dari desa itu sendiri.
    10. 3.      Pelaku dan kewajiban

Pelaku MAD prioritas usulan meliputi :

  1. Pengurus MAD

Tugas & tanggungjawabnya :

  1. Memimpin setiap pertemuan Musyawarah Antar Desa.
  2. Membantu memfasilitasi dalam pengambilan keputusan pada setiap pertemuan.
  3. Menjaga agar hasil/kesepakatan MAD tidak bertentangan dengan ketentuan program.
  1. Tim Verifikasi

Tugas & tanggungjawabnya :

  1. Membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan usulan kegiatan dan menyampaikan dan menjelaskan rekomendasi hasil pemeriksaan usulan kegiatan kepada peserta MAD.
  2. Memberikan klarifikasi terhadap tanggapan/pertanyaan dari peserta MAD.
  3. Tim Pengamat

Tugas & tanggungjawabnya :

  1. Mengamati proses diskusi serta memberikan masukan/saran agar dapat berlangsung secara partisipatif.
  2. Menyampaikan hasil pengamatan proses diskusi sebagai masukan menjelang proses pengambilan keputusan dalam MAD dan ikut menyebarluaskan hasil kesepakatan musyawarah kepada warga kecamatan.
  3. Membantu mengatasi konflik-konflik yang mungkin terjadi dalam diskusi kelompok atau dalam penetapan urutan prioritas.
  1. 4.      Tata Tertib Persidangan MAD Prioritas Usulan

 

Pasal 1.

 KETENTUAN UMUM

  1. Forum Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan adalah merupakan forum tertinggi tingkat Kecamatan, sebagai wadah kesepakatan antar desa dalam mengambil suatu keputusan.
  2. Pemimpin Musyawarah Antar Desa (MAD)  Prioritas Usulan adalah Ketua MAD yang telah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi.

Pasal 2

  WAKTU DAN TEMPAT

  1. Waktu pelaksanaan Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan PNPM-MP Kecamatan Majenang adalah pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Desember 2012 (Hari Selasa tanggal Sebelas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Belas).

  1. Tempat penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan bertempat di Pendopo Kecamatan Majenang.

Pasal 3 

PESERTA MAD PRIORITAS USULAN

  1. Peserta Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan adalah sebanyak 6 (enam) orang utusan desa yang telah dipilih dan ditetapkan pada Musyawarah Desa (MP) Perencanaan  di masing – masing desa dan peserta utusan desa ini wajib hadir lengkap sesuai dengan ketetapan sanksi MAD Sosialisasi. Adapun utusan desa tersebut terdiri dari unsur – unsur :
    1. Satu orang Kepala Desa
    2. Satu orang  Ketua TPK
    3. Tokoh Masyarakat yang dipilih dalam Musdes Perencanaan
    4. Tiga orang  perempuan yang dipilih dalam MDKP
    5. Camat, PJOK, FK, Fasilitator Kabupaten dan Tim Koordinasi  PNPM  Kabupaten.
    6. Seorang pengamat tiap desa yang telah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa Perencanaan di masing – masing desa.
    7. Undangan yang terdiri dari : Tim Verifikasi, Badan Pengawas UPK, LSM dan ISK

Pasal 4

  HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

  1. Peserta dari utusan wakil desa berhak :
    1. Menyampaikan usulan, masukan dan saran.
    2. Memberikan suara.
    3. Menyampaikan pertanyaaan pada diskusi kelompok.
    4. Mengikuti sidang pleno.
    5. Dalam sidang pleno satu desa diwakili oleh satu orang juru bicara.
  1. Peserta dari unsur Camat, PJOK, FK, Fasilitator Kabupaten, TK PNPM Kabupaten berhak :
    1. Menyampaikan saran, masukan dan usulan demi kelancaran jalannya MAD Prioritas Usulan.
    2. Menyampaikan jawaban atas pertanyaan – pertanyaan dari peserta.
    3. Mengambil kebijakan dan keputusan apabila musyawarah keluar dari substansi yang dibahas.
  1. Peserta dari pengamat berhak :
    1. Mengamati jalannya sidang.
    2. Menyampaikan masukan dan saran
    3. Menyampaikan pertanyaan.
  1. Peserta dari unsur Undangan berkewajiban :

a. Mengikuti persidangan.

  1. Peserta
    1. Mengikuti jalannya sidang sampai selesai.
    2. Menjaga keamanan dan ketertiban persidangan.
    3. Menjaga kelancaran persidangan.

Pasal 5

  PERSIDANGAN

  1. Sidang pleno –1 yang diikuti oleh semua unsur peserta,  agenda :
    1. Pembukaan.
    2. Penetapan Tata Tertib
    3. Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban DOK
    4. Penetapan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan BP UPK
    5. Pembacaan Sanksi dan Pernyataan Pematuhan Proses, Mekanisme dan Prosedur PNPM-MP.
    6. Penetapan Hasil Tim Verifikasi.
    7. Pembagian Kelompok Diskusi
    8. Mekanisme diskusi kelompok.
    9. Diskusi / sidang Kelompok yang diikuti oleh wakil – wakil desa dengan agenda :
      1. Pembahasan dan penilaian usulan/proposal desa.
      2. Penyusunan rangking usulan/proposal yang akan dibawa pada sidang Pleno-2.
      3. Sidang Pleno-2 yang diikuti oleh semua unsur peserta dengan agenda :
        1. Presentasi hasil Sidang Kelompok oleh masing – masing Ketua kelompok.
        2. Rekapitulasi hasil Sidang kelompok oleh ketua dan sekretaris MAD.
        3. Penetapan rangking usulan atau proposal desa.
        4. Penetapan jadwal Rencana Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan.
        5. Pembacaan Hasil Akhir Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan.

Pasal 6

   PIMPINAN SIDANG

  1. Pimpinan sidang Pleno–1 dan sidang Pleno–2 adalah Ketua dan Sekretaris Forum Musyawarah Antar Desa (MAD) yang telah dipilih dan ditetapkan dalam MAD Sosialisasi.
  2. Pimpinan Sidang Kelompok adalah satu orang Ketua dan satu orang Sekretaris yang dipilih dalam Musyawarah Kelompok.

Pasal 7

  SANKSI

  1. Sanksi bagi desa yang melanggar ketentuan hasil Musyawarah Antar Desa Sosilalisasi adalah desa tersebut tidak berhak dan atau usulannya tidak dibahas dalam Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan.
  2. Usulan yang sudah dinyatakan tidak layak oleh Tim Verifikasi, maka usulan tersebut tidak dibahas dalam Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan ( Didiskualifikasi ).

Pasal  8 

QUORUM DAN KEPUTUSAN

  1. Quorum dapat dinyatakan sah apabila telah dihadiri minimal 75 % dari jumlah unsur peserta.
  2. Pengambilan keputusan dapat dinyatakan sah apabila didukung 75 % dari jumlah anggota yang hadir.
  3. Apabila sampai batas waktu pendaftaran usulannya belum masuk (satu minggu sebelum penyelenggaraan MAD Prioritas Usulan) maka usulannya tidak dibahas dalam MAD Prioritas Usulan.
  4. Pengambilan Keputusan dilakukan dengan cara Musyawarah untuk Mufakat.
  5. Apabila Musyawarah Mufakat tidak dapat dilaksanakan maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara suara terbanyak (Voting dengan ketentuan 1 Orang 1 suara).
  6. Voting dapat dilaksanakan baik sifatnya terbuka ataupun tertutup sesuai dengan kesepakatan peserta forum MAD Prioritas Usulan.

Pasal 9

  ATURAN TAMBAHAN

Apabila wakil desa ada yang berhalangan hadir maka, dapat digantikan orang lain dengan menunjukkan surat keterangan dari kepela desa setempat.

Mekanisme Diskusi MAD Prioritas Usulan

  1. Tahapan Diskusi

Diskusi Kelompok dan Pleno dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama Forum berdiskusi untuk usulan kegiatan SPP, apabila  jumlah semua nilai usulan SPP lebih kecil dari 25 % dari alokasi dana BLM, maka usulan SPP tidak ada diskusi kelompok dan pleno. Selanjutnya penilaian kelayakan Tim verifikasi sebagai keputusan MAD Prioritas. Tahap kedua forum berdiskusi selain usulan kegiatan SPP (Prasarana, Pendidikan & Kesehatan). Pada diskusi tahap kedua forum memilih opsi untuk untuk menilai usulan kegiatan.

Pada tahap ini ditetapkan prioritas kedua adalah kegiatan pendidikan dan kesehatan sedang pada tahap selanjutnya ditetapkan prioritas kegiatan sarana prasarana dasar/umum.

  1. Mekanisme Diskusi Kelompok
    1. Peserta diskusi berasal dari utusan masing-masing desa (6 orang) dibagi menjadi enam kelompok, yaitu : Kelompok I, Kelompok II, Kelompok III, Kelompok IV, Kelompok V dan Kelompok VI, sehingga masing-masing kelompok ada 17 orang.
    2. Peserta diskusi memasuki kelompok masing-masing yang telah ditentukan sebelumnya.
    3. Peserta memilih dan menetapkan Ketua, Sekretaris dan juru bicara masing-masing kelompok.
    4. d.  Tim verifikasi mendampingi utusan desa mempresentasikan usulan desanya secara gamblang agar dapat dipahami oleh peserta (kelompok diskusi) dan pemimpin sidang segera memerintahkan kelompok untuk membubuhkan penilaiannya. Semua usulan yang layak dipresentasikan satu per satu.
    5. e.    Didalam memberikan penilainnya, Peserta mendiskusikan setiap usulan dengan cermat dan cepat berdasarkan indikator dan parameter yang sudah disiapkan, sehingga menghasilkan suatu nilai untuk menyusun rangking pada diskusi kelompok.
    6. Semua kelompok diskusi (6 kelompok) yang telah dibentuk mendiskusikan semua proposal yang lolos di MAD Prioritas.
    7. Dalam berdiskusi peserta agar mempertimbangkan hasil rekomendasi Tim Verifikasi.
    8. Ketua dan Sekretaris kelompok merekap hasil penilaian untuk menentukan peringkat usulan hasil akhir diskusi kelompok.
    9. Mekanisme Diskusi Pleno
      1. Penentuan rangking dengan dasar nilai kelompok, maka dilakukan sbb:
  • Wakil setiap kelompok tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
  • Hasil dari masing-masing kelompok apabila dianggap perlu dapat didiskusikan kembali, apabila hasil dari masing-masing kelompok sudah dapat diterima maka dilanjutkan penentuan peringkat secara pleno.
  • Hasil dari masing-masing kelompok digabungkan dengan kelompok lain dijumlahkan.
  1. Rekapitulasi penentuan peringkat usulan secara pleno dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris MAD berdasarkan hasil masing-masing kelompok yang telah disepakati.
  2. Jika terjadi penilaian yang sama maka urutan perangkingan untuk usulan yang sama tersebut dengan menggunakan parameter/pertimbangan partisipasi jumlah peserta pada Musdes Sos, MPKP dan Musdes Perencanaan.
  3. Hasil rangking usulan dari diskusi pleno selanjutnya ditetapkan sebagai keputusan MAD Prioritas oleh Ketua MAD.

BAB V

KETENTUAN TENTANG DESAIN & RAB

 

  1. 1.       Pembuatan Desain dan RAB

Usulan-usulan kegiatan yang telah dibuat peringkatnya oleh Musyawarah Antar Desa ( MAD) Prioritas usulan, selanjutnya akan dilakukan pembuatan dan penyempurnaan desain dan/atau RAB terhadap usulan kegiatan diluar simpan pinjam perempuan (karena usulan SPP sudah diverifikasi termasuk nilai pengajuan pinjamannya). Dalam proses ini, Tim Penulis Usulan dibantu Faslitator Kecamatan, dengan melibatkan Pendamping lokal, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kader Teknis, TPK dan anggota masyarakat lainnya terutama dari kelompok pengusul, akan melakukan pematokan, pengukuran, pendataan  lokasi serta survey harga material. Selanjutnya berdasarkan atas hasil survey melaksanakan pembuatan atau penyempurnaan desain, gambar teknis (usulan prasarana) dan RAB usulan kegiatan yang masuk peringkat atas dengan tetap mengacu kepada spesifikasi teknis sehingga terjamin mutu kegiatannya.

Gambar desain dan RAB dibuat oleh pelaku di tingkat desa (Kader Teknik Desa) dilakukan secara partisipatif dengan memanfaatkan spesialisasi keahlian dibidang teknik oleh wakil-wakil desa, dikerjakan bersama dengan bimbingan FK/FT, sifat dari gambar desain dan RAB ini adalah produk masyarakat seluruh Kecamatan, sehingga akan ditetapkan sebagai penentuan alokasi dana PNPM.

Dasar penentuan alokasi dana BLM untuk kegiatan adalah dengan rumus :   (JUMLAH KEBUTUHAN BIAYA dikurangi SWADAYA yang disanggupi masyarakat).
  1. 2.       Pemeriksaan Desain dan RAB

Setiap desain serta gambar teknis prasarana yang telah selesai dibuat terlebih dahulu diperiksa . Apabila masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, dilakukan pemeriksaan ulang hingga desain dapat dinyatakan layak untuk mendapatkan sertifikasi dari Fas-Kab.

Jika terdapat jenis prasarana yang memerlukan penanganan khusus maka FK wajib berkonsultasi kepada Fas-Kab, untuk dilakukan peninjauan lapangan sebelum dibuat desain dan RAB. Apabila dipandang perlu Fas-Kab dapat merekomendasikan untuk dilakukan uji teknis seperti pemeriksaan laboratorium sebagai dasar pembuatan desain atau diperlukan tenaga ahli khusus dari luar. Terhadap hal tersebut FK akan berkoordinasi dan konsultasi kepada Fas-Kab untuk mendapatkan tindak lanjut dan klarifikasi.

  1. 3.       Sosialisasi Desain dan RAB

Sosialisasi desain dan RAB di desa bertujuan untuk menjelaskan pokok-pokok rencana yang telah disusun sesuai kaidah teknis oleh FK, Pendamping Lokal Kader Desa dan Kader Teknis serta mekanisme pelaksanaannya kepada masyarakat pengusul. Sosialisasi dilakukan dalam forum musyawarah desa yang difasilitasi oleh Kepala desa dan Ketua TPK serta dihadiri oleh PJOK, FK, Aparat Desa, BPD, tokoh-tokoh masyarakat desa, dan anggota masyarakat lainnya yang berminat. Desain dan RAB ini juga harus ditempelkan pada papan-papan informasi yang telah disediakan.

 

 

 

BAB VI

MAD PENETAPAN USULAN

 

  1. 1.       Hasil yang akan dicapai

Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan merupakan forum untuk mengambil keputusan terhadap usulan yang akan didanai melalui PNPM-MPd. Keputusan pendanaan harus mengacu pada peringkat usulan yang telah dibuat pada saat MAD prioritas usulan. Jika pada saat MAD prioritas usulan, seluruh usulan atau proposal telah selesai dibuat berikut detail dan RAB-nya, maka keputusan penetapan usulan yang akan dibiayai melalui PNPM-MPd bisa langsung diselenggarakan setelah agenda MAD prioritas usulan diselesaikan. Namun jika belum selesai desain dan RAB-nya, maka MAD penetapan usulan dilakukan pada waktu yang berbeda.

Hasil yang diharapkan dari MAD Penetapan Usulan adalah :

  1. Terbahas dan ditetapkannya jenis kegiatan yang akan didanai oleh PNPM-MPd berikut besarnya  kebutuhan dana dan jumlah alokasi dana BLM.
  2. Tersusunnya jadwal pelaksanaan PNPM-MPd.
  3. Disepakatinya sanksi-sanksi dan tata cara perguliran yang akan diterapkan selama pelaksanaan PNPM-MPd di wilayah Kecamatan.
  4. Terbahasnya berbagai keluhan yang timbul selama proses di tahap sosialisasi dan perencanaan.
  5. 2.       Pelaku dan kewajiban

Peserta MAD penetapan usulan meliputi :

  1. Pengurus MAD

Tugas & tanggungjawabnya :

  1. Memimpin setiap pertemuan Musyawarah Antar Desa.
  2. Membantu memfasilitasi dalam pengambilan keputusan pada setiap pertemuan.
  3. Tim Desain (TPU, Kader Desa, Ketua TPK, FK, Kader Teknik & FK)

Tugas & tanggungjawabnya :

  1. Menyampaikan hasil perhitungan secara rinci dari setiap jenis kegiatan yang dapat didanai PNPM-MPd kepada peserta MAD.
  2. Memberikan klarifikasi terhadap tanggapan/pertanyaan dari peserta MAD.
  3. 3.       Mekanisme MAD Penetapan Usulan
    1. Presentasi hasil Perhitungan Tim Desain
      1. Menjelaskan proses yang telah dilaksanakan Tim Desain dalam penyusunan desain usulan kegiatan
      2. Penyampaian hasil perhitungan tim desain yang telah disosialisikan dan dimusyawarahkan antara masyarakat desa, FK dan PJOK
      3. Penjelasan secara rinci setiap jenis kegiatan di desa yang dapat didanai oleh PNPM-MPd
      4. Peserta diminta untuk memberikan tanggapan/pertanyaan  terhadap hasil perhitungan Tim Desain
      5. Penjelasan jawaban/klarifikasi pertanyaan oleh Tim Desain
      6. f.    Jika masih ada sisa dana tetapi tidak cukup untuk membiayai satu usulan, maka ada beberapa pilihan :
  • Menambah kegiatan dengan usulan prioritas berikutnya yang sudah disepakati dengan penambahan biaya swadaya dari desa yang disetujui oleh forum.
  • Apabila desa yang menempati rangking dibawahnya tersebut tidak sanggup berswadaya dengan target sesuai dengan proposal, maka menambah kegiatan dengan usulan prioritas berikutnya (sesuai urutan rangking) sampai ada kesangupan swadaya yang disetujui oleh forum.
  • Menambah volume kegiatan dari sebuah usulan yang masih memungkinkan dengan kesepakatan forum MAD.

Sisa dana tidak dialokasikan/dikembalikan ke kas negara. Kesepakatan dalam penetapan dan jenis kegiatannya oleh MAD Penetapan (penetapan ini diputuskan berdasarkan kesepakatan penentuan peringkat/rangking usulan telah diambil pada pertemuan MAD Prioritas)

  1. Penyusunan kesepakatan sanksi dalam pelaksanaan.

Penentuan/penyusunan kesepakatan tentang sanksi-sanksi yang akan diberlakukan selama pelaksanaan dilanjutkan dengan pembahasan tatacara perguliran dan pemilihan wakil MAD sebagai pengawas UPK dalam mengelola dana PNPM-MPd.

  1. Peserta mendiskusikan sanksi-sanksi yang dapat diberlakukan selama pelaksanaan, hal ini dilakukan agar terdapat keseimbangan anatar hak dan kewajiban desa dalam melaksanakan kegiatan PNPM-MPd.
  2. Hasil diskusi dibacakan oleh Sekretaris MAD dan ditulis pada kertas lebar oleh FK.
  3. Jika semua telah ditulis diputuskan secara musyawarah sanksi-sanksi yang dapat dijadikan sanksi terhadap desa di wilayah kecamatan.
  4. Apabila kesepakatan mengenai penentuan sanksi-sanksi tidak bisa dicapai melalui musyawarah, maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan satu orang satu suara.
  5. Peserta membahas dan membuat kesepakatan tata cara perguliran yang akan diberlakukan dengan tetap berdasarkan prinsip dan prosedur PNPM-MPd.
  6. Peserta selanjutnya memilih minimal 3 orang wakil MAD sebagai pengawas UPK dalam mengelola dana PNPM-MPd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VII

 

ATURAN, KETENTUAN dan SANKSI TAHAP PELAKSANAAN

No

Aturan/ketentuan

Sanksi

1 Kegiatan sarana Prasarana :
 

Musyawarah Pra Pelaksanaan di desa wajib dilaksanakan sebelum pencairan dana tahap pertama untuk membahas Mekanisme pengajuan bahan dan alat (pelelangan), Menyepakati insentif pekerja dan tata cara pembayarannya. Membuat Rencana Kerja Tindak Lanjut. Kesepakatan realisasi swadaya yang akan ditarik dari masyarakat sesuai dengan kesanggupan dalam pernyataan Berita Acara yang sudah tercantum dalam usulan kegiatan yang diajukan.

Maka apabila belum dilaksanakan musyawarah dana BLM belum bisa dicairkan ke desa tersebut. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka harus selanjutnya tidak dapat diteruskan
Desain dan perhitungan RAB berdsarkan spesifikasi teknik yang sudah diperhitungkan, spesifikasi yang dimaksud menyangkut dimensi, komposisi campuran material Pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi, apa bila dilanggar maka pencairan dana bisa dilakukan setelah ada perbaikan.

Desa yang penilaian kinerjanya buruk dalam kualitas pelaksanaan, maka pencairan dana berikutnya ditahan menunggu perbaikan kekurangannya.

Tentang pengadan bahan, alat: Penggadaan diatas nilai Rp.15 juta harus melalui mekanisme lelang.
Administrasi merupakan bentuk dokumentasi dan dikelola dalam 7 map administrasi. Administrasi yang dimaksud harus lengkap, benar. Desa yang administrasi (Laporan bulanan, LPD, Buku kas umum, Buku tenaga kerja, buku material) belum tertib maka pencairan dana selanjutnya ditangguhkan sampai dengan administrasi telah tertib.
Pekerjaan (konstruksi, bahan, alat dan tenaga kerja) sekaligus tidak dapat disubkontrakkan tanpa persetujuan FK/FT dan PJOK, apabila terjadi penyimpangan  maka tidak dilaksanakan pencairan tahap berikutnya, harus mengembalikan dana dan dapat dituntut secara hukum. Apabila terjadi penyimpangan  maka tidak dilaksanakan pencairan tahap berikutnya, TPK/Desa harus mengembalikan dana dan dapat dituntut secara hukum.
Apabila terjadi penyalahgunaan keuangan, yaitu pembayaran yang tidak semestinya, penggelapan dll. Maka dana selanjutnya ditangguhkan sampai yang disalahgunakan dikembalikan dan dapat dituntut secara hukum.
Realisasi swadaya masyarakat yang berupa dana, material harus direalisasikan lebih dulu. Sedang swadaya berupa tenaga kerja seiring dengan progres pelaksanaan/konstruksi dan pencairan dana PNPM-MPd. Apabila masih belum bisa seiring maka pencairan dana ditunda.
Ketentuan tentang Proses Penyaluran Dana.

Penyaluran Dana diartikan sebaga realisasi pembayaran ke desa melalui TPK, penyaluran dilakukan oleh UPK dan berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan TPK, disetujui oleh Kepala Desa dan sudah diverifikasi oleh FK/FT Kec. Pencairan Dana dari KPPN ke Rekening Kolektif (UPK) sesuai ketentuan program, sedang penyaluran dana ke desa sesuai dengan kebutuhan saat itu.

– Penyaluran Dana Kegiatan Sarana-Prasarana, sesuai dengan keadaan dilapangan dan sudah disertifikasi oleh FK/FT.

– Pembayaran kepada Tenaga Kerja diterimakan langsung kepada yang bersangkutan (tidak boleh diwakilkan), sekaligus pembubuhan tanda tangan langsung pekerja yang bersangkutan Tanda tangan harus asli oleh yang bersangkutan.

– Pembayaran bahan/material kepada suplier sebelum menyelesaikan kewajibannya, maksimum 80% dari volume yang terkirim.

– Pembayaran belanja material/alat pendukung bisa Dilakukan langsung oleh TPK sesuai dengan barang yang dipesan.

– Pengajuan RPD selanjutnya bisa dilakukan apabila sudah dibuat Laporan Penggunaan Dana (LPD) dibuat dan diverifikasi oleh FK/FT.

Kegiatan dinyatakan selesai apabila minimal tercapai target sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas baik dan bermanfaat, sudah dilaksanakan Musdes Serah Terima  dan Pembuatan Laporan Akhir dfan didukung administrasi yang komplit dan benar.
Apabila pekerjaan diperkirakan tidak selesai (kurang dari target) sedang dana PNPM tidak mencukupi, maka desa bersama masyarakat harus berswadaya untuk menyelesaikan kegiatan sesuai target dan waktu yang sama.
Apabila terjadi Force Majeur maka Revisi pekerjaan dimungkinkan dan desa harus mempunyai alasan yang jelas serta didukung data-data, berita acara dan pendukung lainnya.
2 Kegiatan Ekonomi (SPP)
Kemacetan adalah tanggung jawab kelompok dan anggota,

apabila ada penyalahgunaan dana BLM PNPM-MPd untuk mengganti pelunasan kemacetan, maka pencairan dana berikutnya ditahan sampai dikembalikan dana BLM tersebut.

Sanksi yang diberlakukan kepada pemanfaat ekonomi atau peminjam akan ditentukan oleh kelompok yang bersangkutan yang harus diketahui oleh Kepala Desa dan disahkan oleh BPD. Apabila ada kemacetan maka menjadi tanggung jawab kolektif/kelompok (tanggung renteng) dan perguliran ke desa yang bersangkutan ditangguhkan.
Apabila diketahui ada nama anggota kelompok fiktif, maka kelompok dituntut untuk mengembalikan dana.
Apabila dalam satu kelompok ada anggotanya ada yang meninggal maka ahli waris / kelompok yang akan bertanggungjawab meneruskan angsuran. Apabila terjadi kemacetan pengembalian angsuran maka tidak dilakukan pengguliran pada kelompok tersebut, sebelum ada penyelesaian.
Penyaluran dana SPP dilakukan sekaligus dalam 1 (satu) kelompok. Artinya kebutuhan dana SPP dalam satu Kelomp[ok harus dipenuhi sekaligus. Pembayaran diterimakan langsung kepada anggota kelompok oleh TPK disaksikan UPK, FK dfan Kades serta Tim Monitoring Desa.
3 Kegiatan Bidang Pendidikan (non prasarana)
Pembayaran Kegiatan  Pendidikan non Sarana-Prasarana dilakukan sesuai dengan pelaksanaan RKTL yang disepakati. Untuk hal tersebut TPK harus membuat jadwal/RKTL kegiatan dimaksud.

Pengelolaan dan Penyaluran Dana dilakukan oleh UPK dengan mengacu RPD yang dibuat TPK.

4 Kegiatan Bidang Kesehatan (non prasarana)
Pembayaran Kegiatan Kesehatan  non Sarana-Prasarana dilakukan sesuai dengan pelaksanaan RKTL yang disepakati. Untuk hal terseb ut TPK harus membuat jadwal/RKTL kegiatan dimaksud

 

BAB VIII

ATURAN TAMBAHAN

 

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Ketentuan, Aturan dan Sanksi Lokal ini dapat dikaji dan  disesuaikan kembali berdasarkan tuntutan kebutuhan, tahapan kemajuan serta perkembangan jangkauan atau cakupan  dalam pelaksanaan PNPM-MPd yang terlebih dahulu dibahas dalam forum kelembagaan di Kecamatan Majenang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IX

PENUTUP

 

Kami selaku Tim menyadari adanya kekurangan dalam menyusun dalam Ketentuan, Aturan dan Sanksi Lokal. Untuk menyempurnakannya kami menerima segala masukan, kritikan yang sifatnya membangun yang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional dan Penjelasannya.

Ketentuan, Aturan dan Sanksi Lokal ini dibuat oleh Tim Perumus yang diberi mandat oleh Forum MAD Sosialisasi PNPM-MPd Kec. Kecamatan Majenang untuk dapat dijadikan sebagai pedoman bagi  pelaksanaan PNPM-MPd di Kecamatan Majenang Besar harapan kita pelaksanaan PNPM-MPd bisa berjalan lancar dan sukses.

Legalisasi

 

Pada hari ini  ………………………………………., kami atas nama masyarakat Desa melalui forum Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan dan Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan, setelah melalui pembahasan, sepakat untuk melaksanakan PNPM-MPd di wilayah Kecamatan/desa sesuai dengan Petunjuk Teknik Operasional (PTO) dan Penjelasannya maupun dokumen tambahan berupa ketentuan, aturan dan sanksi lokal yang disusun secara partisipatif, sebagaimana ketentuan-ketentuan diatas.

No Nama Tandatangan No Nama Tandatangan
No Nama Tandatangan No Nama Tandatangan

          Mengetahui:

               Camat Majenang                                 Ketua BKAD                           PjOK Kec. Majenang

               Tasimin, SE. MM                              Sunarto, A.Ma.Pd                        Mutmainah, SE.

NIP. 19600824 198503 1 005                                                            NIP. 19600806 198503 2 006

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: